Kondisi Hukum di Indonesia Saat Ini

 

Oleh SBS

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki sistem hukum yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sejarah, budaya, hingga politik. Hukum di Indonesia tidak hanya merujuk pada peraturan tertulis, tetapi juga pada sistem adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun telah ada banyak perkembangan, kondisi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia bersumber pada konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan dasar dari segala hukum dan peraturan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum campuran, yaitu campuran antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang berbentuk undang-undang.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang mengacu pada peraturan yang tertulis, baik yang berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan-keputusan pengadilan. Dalam prakteknya, hukum Indonesia menggabungkan berbagai macam sistem hukum, dengan pengaruh terbesar datang dari hukum Belanda (civil law) yang dibawa selama masa kolonial.

2. Perkembangan Perundang-Undangan

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam hal perundang-undangan. Dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak reformasi hukum yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti korupsi, ketidakadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa undang-undang yang telah dibentuk adalah:

• Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun sejak beberapa tahun terakhir mengalami tantangan dalam pelaksanaan dan kewenangannya.
• Undang-Undang Ominbus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempermudah investasi dan membuka lapangan kerja, namun menuai kritik dari berbagai kalangan yang menyebutkan bahwa undang-undang ini dapat merugikan hak pekerja dan lingkungan hidup.
• Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan ini dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Namun, di sisi lain, meskipun banyak kemajuan dalam penyusunan undang-undang, implementasi hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaannya seringkali tidak berjalan optimal. Banyak peraturan yang hanya ada di atas kertas, sementara dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan yang menyebabkan ketidakadilan.

3. Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah besar yang harus dihadapi. Meskipun sistem peradilan Indonesia diatur oleh lembaga-lembaga yang independen, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kenyataannya banyak kasus hukum yang belum tertangani dengan baik. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah:

• Korupsi dalam Aparat Penegak Hukum: Korupsi masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, terutama di kalangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Meskipun ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun korupsi dalam sistem peradilan seringkali membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun.

• Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan: Masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Biaya pengacara yang tinggi dan sistem peradilan yang terkadang lambat membuat banyak orang tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

• Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia: Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam proses penyidikan, pengadilan, atau bahkan dalam penjatuhan hukuman.

4. Isu Hak Asasi Manusia (HAM)

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun telah ada kemajuan dalam penyusunan undang-undang yang melindungi hak-hak individu, pelanggaran terhadap HAM tetap terjadi, baik oleh negara maupun oleh individu atau kelompok tertentu.

• Pelanggaran Terhadap Kebebasan Berpendapat: Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat, namun dalam prakteknya, kebebasan tersebut sering dibatasi. Beberapa aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah atau kebijakan-kebijakan tertentu, sering kali mengalami intimidasi, ancaman, atau bahkan kriminalisasi.

• Pelanggaran Terhadap Hak Masyarakat Adat: Masyarakat adat di Indonesia sering kali terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi hak mereka. Konflik agraria yang melibatkan perusahaan besar, pemerintah, dan masyarakat adat sering kali berakhir dengan kerugian bagi pihak adat.

• Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu: Salah satu isu besar yang masih belum terselesaikan adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Orde Baru. Banyak keluarga korban pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan keadilan, dan banyak pelaku pelanggaran yang belum diadili.

5. Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Indonesia

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai sektor, seperti perdagangan internasional, hak cipta, dan teknologi. Salah satu contoh adalah pengaturan terhadap perlindungan data pribadi, yang mulai diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022, untuk menjaga keamanan data pribadi warga negara di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital.

Selain itu, Indonesia juga terikat dengan berbagai perjanjian internasional yang mempengaruhi kebijakan dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perdagangan internasional. Hal ini memaksa Indonesia untuk terus memperbarui dan menyesuaikan perundang-undangannya agar tetap relevan dengan perkembangan global.

6. Peran Masyarakat dalam Sistem Hukum

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja untuk mendampingi korban pelanggaran hukum, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, dan mengadvokasi kebijakan yang lebih adil.

Penting bagi masyarakat untuk terus terlibat dalam memajukan reformasi hukum di Indonesia, baik dengan cara mengikuti perkembangan hukum, menyuarakan aspirasi melalui jalur yang sah, maupun berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang pro terhadap penegakan hukum yang adil.

7. Kesimpulan

Kondisi hukum di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kemajuan dan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun telah banyak perundang-undangan baru yang dirancang untuk menciptakan keadilan, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi banyak hambatan, terutama terkait dengan korupsi, ketidaksetaraan akses keadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menuju sistem hukum yang lebih baik, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Reformasi hukum yang berkelanjutan serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan keadilan yang sejati di Indonesia.