SBS Valid

Oleh: SBS Valid Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan sebuah negara. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi isu yang sangat serius, bahkan kerap disebut sebagai budaya yang sulit diberantas. Namun, banyak orang berpikir bahwa korupsi hanya terjadi di tingkat atas — dalam pemerintahan, lembaga negara, atau perusahaan besar. Padahal, akar dari korupsi tidak tumbuh secara tiba-tiba. Sesungguhnya, budaya korupsi sudah dimulai dari lingkungan paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu keluarga dan sekolah . Korupsi Bukan Sekadar Masalah Uang Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami bahwa korupsi tidak melulu soal uang. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok, bisa berupa uang, jabatan, perlakuan istimewa, bahkan manipulasi informasi. Maka dari itu, perilaku-perilaku kecil seperti berbohong, manipulatif, mencari jalan pintas dengan mengorbankan keadilan, atau tidak jujur dalam tanggung jawab ,...

Oleh: SBS Valid Gerakan “Adili Jokowi” adalah serangkaian protes dan kampanye masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, serta pengamat hukum-politik yang menyerukan agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai pertanggungjawaban hukum atas sejumlah dugaan pelanggaran demokrasi, hukum, dan etika selama masa jabatannya (2014–2024). 🎯 Tuntutan Utama Gerakan Mengadili Jokowi atas dugaan: Penyalahgunaan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan (melalui Gibran sebagai Cawapres). Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). Dugaan kecurangan Pemilu 2024. Proyek IKN dan PSN yang diduga merugikan rakyat (penggusuran, kerusakan lingkungan). Kebijakan ekonomi-politik yang dianggap menguntungkan oligarki. Transparansi dan reformasi sistem hukum agar tidak tumpul ke atas. Pengadilan moral-politik terhadap elite yang terlibat dalam konsolidasi kekuasaan anti-demokratis. 🧩 Aktor di Balik Gerakan Mahasiswa dan organisasi kampus : BEM...

Oleh: SBS Valid Berikut penjelasan lengkap mengenai Gerakan “Adili Jokowi” , berdasarkan informasi yang terverifikasi hingga Februari 2025 : Latar Belakang & Motif Gerakan ini muncul sebagai luapan ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Pendapat ini dilontarkan oleh pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga, yang menyebut gerakan ini sebagai ekspresi dari predisposisi masyarakat yang sempat tertahan saat Jokowi berkuasa, dan kini terlepas menjadi “ledakan ekspresi” dengan tema “adili Jokowi” ( Rmol.id , Riau Tribune ). Bentuk-Bentuk Aksi Unjuk rasa di berbagai wilayah Jakarta (Jumat, 7 Februari 2025) : Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) turun ke Polda Metro Jaya dengan sekitar 500 orang, menuntut penyelidikan atas dugaan pelanggaran di era Jokowi ( LIPUTAN.CO.ID , Oposisi Cerdas ). Jawa Barat : Ratusan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Marti...

  Oleh: SBS Valid Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga legislatif yang memegang peranan vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Fungsi utamanya meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, DPR adalah simbol dari kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara langsung dalam pemilu. Namun, bagaimana jika lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat ini justru kehilangan legitimasinya? Dalam skenario ekstrem, mungkinkah sampai pada titik di mana DPR RI harus dibubarkan?

Oleh: SBS Valid Pendahuluan Pemilihan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) di tingkat SMP di DKI Jakarta merupakan proses penting dalam rangka memastikan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas di lingkungan pendidikan. Proses ini diatur oleh pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah. ​ Dasar Hukum dan Pedoman DOWNLOAD DI SINI Proses pemilihan Wakasek di SMP DKI Jakarta mengacu pada beberapa dokumen resmi, antara lain: ​ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor E-0010 Tahun 2024 : Dokumen ini mengatur alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas negeri unggulan Mohammad Husni Thamrin tahun pelajaran 2024/2025. ​ Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 : Dokumen ini memberikan panduan teknis terkait penerimaan peserta didik baru, yang juga mencakup aspek-aspek admin...