Apa Itu Gerakan “Adili Jokowi”?

Oleh: SBS Valid

Gerakan “Adili Jokowi” adalah serangkaian protes dan kampanye masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, serta pengamat hukum-politik yang menyerukan agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai pertanggungjawaban hukum atas sejumlah dugaan pelanggaran demokrasi, hukum, dan etika selama masa jabatannya (2014–2024).

---

🎯 Tuntutan Utama Gerakan

1. Mengadili Jokowi atas dugaan:

   • Penyalahgunaan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan (melalui Gibran sebagai Cawapres).

   • Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).

   • Dugaan kecurangan Pemilu 2024.

   • Proyek IKN dan PSN yang diduga merugikan rakyat (penggusuran, kerusakan lingkungan).

   • Kebijakan ekonomi-politik yang dianggap menguntungkan oligarki.

2. Transparansi dan reformasi sistem hukum agar tidak tumpul ke atas.

3. Pengadilan moral-politik terhadap elite yang terlibat dalam konsolidasi kekuasaan anti-demokratis.

---

🧩 Aktor di Balik Gerakan

• Mahasiswa dan organisasi kampus: BEM SI, GMNI, Forum Mahasiswa Nasional.

• Tokoh sipil dan pengamat: Rocky Gerung, Refly Harun, Denny Indrayana, dll.

• LSM dan aktivis HAM: KontraS, YLBHI, ICW, dll.

• Rakyat sipil: Terutama kalangan urban, pekerja informal, pengemudi ojol, dll.

• Media sosial: Peran TikTok dan Twitter dalam menyebarkan hashtag seperti #AdiliJokowi, #TolakRUUTNI, #17TuntutanRakyat.

---

🏛️ Respons Pemerintah dan Jokowi

• Jokowi menanggapi santai: “Itu ekspresi masyarakat, wajar dalam demokrasi.”

• Istana (Ari Dwipayana) menyebut kritik sebagai hal konstruktif dan bagian dari demokrasi.

• Tidak ada respons hukum atau upaya klarifikasi lebih lanjut dari Presiden maupun mantan pejabat istana.

---

🚨 Respons Aparat dan Hukum

• Polri dan Kejaksaan belum melakukan penyelidikan hukum terhadap tuntutan tersebut.

• Aktivis dan pengamat meminta agar aparat hukum tidak diam karena bisa menimbulkan krisis kepercayaan.

• Kasus vandalisme tulisan “Adili Jokowi” ditangani secara represif di beberapa kota (contoh: Solo, Yogya).

---

🧠 Pandangan Akademik & Pengamat

• Rocky Gerung: Gerakan ini adalah aspirasi rakyat, bukan kriminalisasi.

• Refly Harun: Jika ada bukti hukum yang kuat, Jokowi memang bisa diadili—ini bukan sekadar “sakit hati”.

• M. Jamiluddin Ritonga: Polisi harus cepat merespons agar tidak muncul militansi lanjutan.

---

🏛️ Respons DPR dan Legislatif

• Tidak ada langkah resmi DPR untuk menindaklanjuti tuntutan “Adili Jokowi”.

• DPR justru sedang disorot karena:

  • Dugaan RUU TNI dan RUU Polri yang diproses tertutup (rapat di hotel).

  • Tunjangan rumah hingga Rp50 juta yang memicu kemarahan rakyat.

• Protes GMNI dan mahasiswa pada 1 September 2025 di DPR menuntut:

  • Adili Jokowi

  • Makzulkan Gibran

  • Stop rangkap jabatan menteri

  • Batalkan RUU kontroversial

---

💥 Kaitannya dengan Protes Nasional (Agustus 2025)

• Protes besar meledak setelah rakyat mengetahui tunjangan DPR yang tak masuk akal.

• 6 orang tewas, termasuk Affan Kurniawan, ojol yang dilindas kendaraan polisi.

• Tuntutan meluas ke:

  • Reformasi Polri

  • Revisi UU TNI & Polri

  • Pembatasan kekayaan pejabat publik

  • Penghapusan hak istimewa elite

• Presiden Prabowo bereaksi dengan mencabut tunjangan DPR, menunda perjalanan luar negeri anggota parlemen, dan membentuk tim investigasi.

---

📌 Kesimpulan Akhir

Dimensi	Penjelasan
Gerakan	Aksi moral-politik menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran kekuasaan.
Respon Hukum	Belum ada tindakan hukum nyata terhadap Jokowi; hanya seruan masyarakat.
Respon Politik	Minim dari DPR; lebih sibuk dengan urusan internal (RUU, tunjangan, dll).
Reaksi Pemerintah	Cenderung normatif dan menghindari respons langsung.
Potensi Ke Depan	Jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi krisis legitimasi sistem hukum dan demokrasi pasca-reformasi.

🧾 Ringkasan Singkat Gerakan "Adili Jokowi" (Hingga 2 September 2025)

• Gerakan ini muncul sebagai reaksi masyarakat sipil terhadap dugaan pelanggaran etika dan demokrasi oleh mantan Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya.

• Tuntutan utama: meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Jokowi, menolak proyek-proyek besar yang dinilai elitis, dan menegakkan keadilan pasca kekuasaan.

• Respons pemerintah dan Jokowi: cenderung normatif dan menganggapnya sebagai “ekspresi demokratis”.

• DPR & aparat hukum: belum menunjukkan langkah konkret atau investigasi; justru mendapat sorotan negatif karena RUU kontroversial dan tunjangan mewah.

• Gelombang protes nasional ikut memperkuat tuntutan terhadap elite lama dan mendorong reformasi politik yang lebih menyeluruh di era pemerintahan baru (Prabowo-Gibran).

---